Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdata Terhadap hutang Piutang dengan Memanfaatkan Barang Jaminan

07/03/2024 | Jay_F | 0

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh,secara etimologis kata Al-Qardh berarti Alqath’u yang berarti potongan,dengan demikian AlQardh dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang  berhutang,sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.secara etimologi Qardh adalah memotong,sedangkan secara terminologis ialah menyerahkan harta sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa […]

Model Perjanjian Asuransi pertanian Berbasis Risiko iklim sebagai Upaya perlindungan Petani Akibat gagal panen guna mewujudkan Kedaulatan Pangan

07/03/2024 | Jay_F | 0

Penduduk indonesia Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi Masyarakat,sumber pendapatan nasional,membuka kesempatan kerja,sumber investasi,serta penghasil devisa negara Ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Penelitian ini mengkaji alternatif perlindungan bagi petani berupa asuransi pertanian dari dari risiko […]

Model Peraturan Daerah Berbasis Equal Treatment dan Non Discrimination Terhadap kelompok rentan

07/03/2024 | Jay_F | 0

Kelompok rentan merupakan kelompok yang realita menunjukan bahwa populasi kelompok rentan di indonesia cukup tinggi,tetapi tidak beriringan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan tentang kelompok rentan yang implementasinya sangat beragam.sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaanya,sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi Masyarakat.keberadaan Masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negri ini memerlukan Tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan […]

Karakteristik Putusan Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Agung.

07/03/2024 | Jay_F | 0

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kekuasaan peradilan dan funsinya,Dimana Mahkamah agung dan mahkamah konstitusi adalah cabang dari kekuasaan peradilan.Dalam menguji peraturan perundang-undangan mahkamah agung dan mahkamh konstitusi dibedakan objek kewenangannya.adanya dualisme uji materiil yang terjadi antara Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi menyebabkan timbul beberapa permasalahan,pertama sulitnya […]

Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

07/03/2024 | Jay_F | 0

Sengketa merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya perbedaan pandangan, maupun kepentingan diantara satu orang atau kelompok. Sehinggda diperlukan kajian menerus dengan pertimbangan keberadaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dimana dampak dan perubahan yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa medis setelah penerapan Undang-Undang Kesehatan terbaru.Penelitian ini menyoroti peran penting regulasi baru […]

Peran Majelis Penyimbang Adat Lampung Dalam Upaya Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Provinsi Lampung

07/03/2024 | Jay_F | 0

Majelais Penyimbang Adat Lampung merupakan suatu wadh untuk membina, melestarikan dan memperdayakan adat istiadat masyarakat Lampung. Keanekaragaman adat istiadat Masyrakat adat Lampung termasuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan merupakan bagi dari buday bang Indoneisa. Oleh sebagai itu keberadaannya harus dijaga, diperdayakan dan dibina dalam upaya untuk menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, […]

Model Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Bandar Lampung

07/03/2024 | Jay_F | 0

Pada dasarnya semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali seorang narapidana. Dimana hak yang melekat pada dirinya harus dihargai yang diatur pada PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian kualitatif ini berfokus terhadap […]

Konsutruksi Pengaturan Tata Kelola Algoritma di era Digitalisasi: Kedaulatan dan Keterbukaan Teknologi

07/03/2024 | Jay_F | 0

Gelombang arus Teknologi dan Internet tidak dapat dihindari oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagaimana yang dapat dirasakan pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia semakin pesat dan diperdiksi akan menjadi pemain ekonomi digital tersebut di Asia Tenggara. Namun Perkembangan ini tidak dibarengan dengan pembangunan hukum dalam sektor teknologi dan ekonomi. Banyak berbagai kasus kerugian yang dimulai ketika […]

Analisis Kemampuan Membaca Al-Qur’an Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

07/03/2024 | Jay_F | 0

Tujuan pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi Umum adalah pengembangan kepribadian islami mahasiswa dan perkembangan karakter kepribadian muslim yang taat. Keterampilan membaca Al-Qur’an merupakan kunci capaian perkuliahan PAI yang tidak dapat dipisahkan. Dari penelitian metode deskriptif dan statistik yang bertempatan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 ini, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai peta […]

Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesain Tindak Pidana Cukai Terhadap Rokok

07/03/2024 | Jay_F | 0

Konsel keadilan restoratif (restorative justice) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang dilalui bagi para pencara keadilan baik di tingkat penyelidkan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hingga tahapan putusan hakim. Pada penerapan Keadilan Restoratif […]

Arbitrase Internasional Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Efektif

07/03/2024 | Jay_F | 0

Peran krusial arbitrase internasional sebagai mekanisme yang dapat memberikan solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa lintas batas. Penelitian ini menyoroti berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase internasional, termasuk kecepatan, keberlanjutan, dan keadilan yang lebih kontekstual dalam penyelesaian perselisihan antarnegara. Yang demikian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa […]

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

07/03/2024 | Jay_F | 0

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan menggali aspek-aspek krusial terkait peran pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penelitian ini mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum terkait pendidikan, dengan fokus pada upaya memasukkan aspek-aspek Pendidikan Pancasila dan Wawasan […]

Tautan External

Jurnal

Referensi

Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng Bandar Lampung, Indonesia 35145|
Telp :
FAX :
Email: humasfh@fh.unila.ac.id

id_IDIndonesian