Putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam regulasi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama, dengan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap konsumen dalam pembiayaan Fidusia. Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Perlunya adaptasi dan pemahaman yang lebih baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, termasuk lembaga keuangan dan konsumen, untuk memastikan kepatuhan […]
Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyebutkan sanksi bagi pelaku yang beragam, berupa pidana mati, penjara, maupun pidana tambahan. Berbagai aspek terkait penerapan tindak pidana korupsi korporasi, menekankan pentingnya penanganan yang efektif terhadap praktek-praktek korupsi yang dapat merugikan keuangan dan reputasi BUMD. Kurangnya transparansi, tata […]
Indonesia memiliki banyak potensi terjadi kampanye hitam, maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi. Implementasi fungsi Bawaslu masih memerlukan perbaikan dalam hal pemantauan dan penindakan terhadap kampanye hitam di […]
Merkuri adalah zat beracun dan berbahaya, memerlukan pendekatan yang hati-hati sesuai dengan norma hukum internasional. Dengan menyoroti ketidakseimbangan antara permintaan akan sumber daya mineral dan perlindungan lingkungan, untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem melalui implementasi regulasi yang sesuai. Pada tahun 1990-an Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan diskusi mengenai penggunaan merkuri. Pada tahun 2013 diterbitkanlah, Konvensi […]
Ilmu kelautan telah diatur dalam Konvensi Internasional Bab XIII UNCLOS 1982. Dengan merangkul konsep negara kepulauan, penelitian ini menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai pondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan aspek hukum internasional, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara Negara kepulauan dapat mengelola dan melindungi kekayaan lautnya dengan mematuhi peraturan internasional yang […]
Keanekaragaman adat istiadat pada Masyarakat Adat Lampung merupakan asset Nasional yang perlu dijaga, dibina, diberdayakan, dilestarikan sekaligus dikembangkan, demi memperkuat ketahanan Nasional serta dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Maka dari itu, diadakanlah penelitian demi mengembangkan instrumen hukum dan peran Majelis Penyeimbang Adat Lampung dalam upaya pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Penelitian yang dilakukan menggunakan […]
Penelitian ini berfokus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mencatat hingga akhir periode tahun 2022, jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai 250 ribu yang tersebut di 14 Kabupaten/Kota yang paling banyak di usaha kuliner […]
Kewenangan daerah dalam pengembangan ekonomi Kreatif masih membingungkan karena selama ini masyarakat belum diberdayakan dalam upaya peningkatan pariwisata di daerahnya. Selain itu, masih terbatasnya sumber daya dalam menghasilkan produk inovatif merupakan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu strategi dalam pembangunan industri pariwisata yaitu melalui pengembangan ekonomi kreatif. Adapun penelitian ini […]
Perjanjian kerjasama pengamanan objek jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah dirilis. Penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dalam transaksi pembiayaan. Namun, di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan beberapa tantangan bagi lembaga pembiayaan dalam hal pengamanan objek jaminan fidusia. Oleh […]