Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyelenggarakan Konferensi Nasional APHTN-HAN yang di helat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung hingga 5-8 Desember 2025 ini mengangkat tema besar: “Tata Kelola Penyelenggaraan Negara: Konstitusionalisme Digital, Penataan Pemilu, hingga Pengelolaan Investasi Negara (Sovereign Wealth Fund). Sebagai bagian dari anggota APHTN-HAN, beberapa dosen FH Unila turut menjadi pemakalah dalam kegiatan konferensi nasional tersebut. Salah satunya Chaidir Ali, yang mengangkat tema Kebebasan vs Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital. Dalam pemaparannya, Chaidir Ali menawarkan beberapa ide pokoknya antara lain 3 poin penting yang harus menjadi perbaikan kedepan dalam kebebasan dan pembatasan berekspresi dalam ruang digital yaitu Adanya judicial oversight dalam pembatasan berekspresi dalam ruang digital, Kriteria pembatasan harus disusun secara jelas dan terukur oleh masyarakat, dan pemenuhan prinsip democratic necessity dalam pembentukan judicial oversight.

Leave a Comment