Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan menggali aspek-aspek krusial terkait peran pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penelitian ini mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum terkait pendidikan, dengan fokus pada upaya memasukkan aspek-aspek Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dengan menyoroti potensi besar pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan karakter dan kebangsaan. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan dasar pemikiran bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan peran dan kewenangannya dalam membentuk produk hukum yang mendukung pembentukan karakter bangsa dan pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai Pancasila.

(Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Agus Triono S.H., M.H. Ph.D., Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., & Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.Hum)