Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

07/03/2024 | Jay_F | 0

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan menggali aspek-aspek krusial terkait peran pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penelitian ini mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum terkait pendidikan, dengan fokus pada upaya memasukkan aspek-aspek Pendidikan Pancasila dan Wawasan […]

Perjanjian Kerjasama Pengamanan Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

07/03/2024 | Jay_F | 0

Putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam regulasi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama, dengan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap konsumen dalam pembiayaan Fidusia. Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Perlunya adaptasi dan pemahaman yang lebih baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, termasuk lembaga keuangan dan konsumen, untuk memastikan kepatuhan […]

Penerapan Tindak Pidana Korupsi Korporasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

07/03/2024 | Jay_F | 0

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyebutkan sanksi bagi pelaku yang beragam, berupa pidana mati, penjara, maupun pidana tambahan. Berbagai aspek terkait penerapan tindak pidana korupsi korporasi, menekankan pentingnya penanganan yang efektif terhadap praktek-praktek korupsi yang dapat merugikan keuangan dan reputasi BUMD. Kurangnya transparansi, tata […]

Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penindakan Kampanye Hitam Pada Media Sosial

07/03/2024 | Jay_F | 0

Indonesia memiliki banyak potensi terjadi kampanye hitam, maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi. Implementasi fungsi Bawaslu masih memerlukan perbaikan dalam hal pemantauan dan penindakan terhadap kampanye hitam di […]

Pengelolaan Limbah Merkuri Pada Kegiatan Pertambangan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

07/03/2024 | Jay_F | 0

Merkuri adalah zat beracun dan berbahaya, memerlukan pendekatan yang hati-hati sesuai dengan norma hukum internasional. Dengan menyoroti ketidakseimbangan antara permintaan akan sumber daya mineral dan perlindungan lingkungan, untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem melalui implementasi regulasi yang sesuai. Pada tahun 1990-an Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan diskusi mengenai penggunaan merkuri. Pada tahun 2013 diterbitkanlah, Konvensi […]

Riset Ilmiah Kelautan dan Alih Teknologi Sebagai Perwujudan Konsep Wawasan Nusantara Negara Kepulauan (Archipelagi State) Menurut Hukum Internasional

07/03/2024 | Jay_F | 0

Ilmu kelautan telah diatur dalam Konvensi Internasional Bab XIII UNCLOS 1982. Dengan merangkul konsep negara kepulauan, penelitian ini menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai pondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan aspek hukum internasional, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara Negara kepulauan dapat mengelola dan melindungi kekayaan lautnya dengan mematuhi peraturan internasional yang […]

Peran Majelis Penyeimbang Adat Lampung Dalam Upaya Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Provinsi Lampung

07/03/2024 | Jay_F | 0

Keanekaragaman adat istiadat pada Masyarakat Adat Lampung merupakan asset Nasional yang perlu dijaga, dibina, diberdayakan, dilestarikan sekaligus dikembangkan, demi memperkuat ketahanan Nasional serta dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Maka dari itu, diadakanlah penelitian demi mengembangkan instrumen hukum dan peran Majelis Penyeimbang Adat Lampung dalam upaya pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Penelitian yang dilakukan menggunakan […]

Efektivitas Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bandar Lampung

07/03/2024 | Jay_F | 0

Penelitian ini berfokus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mencatat hingga akhir periode tahun 2022, jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai 250 ribu yang tersebut di 14 Kabupaten/Kota yang paling banyak di usaha kuliner […]

Roadmaping Kebutuhan Hukum Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Untuk Pembangunan Industri Pariwisata Yang Sustainable

07/03/2024 | Jay_F | 0

Kewenangan daerah dalam pengembangan ekonomi Kreatif masih membingungkan karena selama ini masyarakat belum diberdayakan dalam upaya peningkatan pariwisata di daerahnya. Selain itu, masih terbatasnya sumber daya dalam menghasilkan produk inovatif merupakan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu strategi dalam pembangunan industri pariwisata yaitu melalui pengembangan ekonomi kreatif. Adapun penelitian ini […]

Perjanjian Kerjasama Pengamanan Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019

07/03/2024 | Jay_F | 0

Perjanjian kerjasama pengamanan objek jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah dirilis. Penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dalam transaksi pembiayaan. Namun, di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan beberapa tantangan bagi lembaga pembiayaan dalam hal pengamanan objek jaminan fidusia. Oleh […]

Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di BKOW Lampung

07/03/2024 | Jay_F | 0

Penyuluhan hukum mengenai literasi keuangan guna mencegah jebakan pinjaman online ilegal diselenggarakan di Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota BKOW tentang pentingnya literasi keuangan dalam mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana serta mencegah jebakan pinjaman online ilegal yang dapat memberikan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan keluarga. Dalam […]

Bimbingan Teknis Peran Masyarakat dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan di Bandar Lampung

07/03/2024 | Jay_F | 0

Bimbingan teknis mengenai peran masyarakat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi perempuan diselenggarakan di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan arti penting dari kesetaraan gender (gender equality) dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam mencegah dan mengatasi KDRT serta memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk melindungi […]

Berita Terbaru
Pengumuman Terbaru

Tautan External

Jurnal

Referensi

Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng Bandar Lampung, Indonesia 35145|
Telp :
FAX :
Email: humasfh@fh.unila.ac.id

id_IDIndonesian
en_USEnglish id_IDIndonesian