Pemkab Lampung Utara Gandeng Akademisi, Perkuat Produk Hukum Berbasis Kajian Ilmiah

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila)

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kebijakan daerah melalui kerja sama strategis dengan dunia akademik. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Kamis, 16 April 2026 pukul 11.00 WIB.

Kerja sama ini diwakili oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H., serta Dr. Muhtadi, S.H., M.H. dan Muhammad Havez, S.H., M.H. dari Sentra Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan FH Unila serta Syahrullah S.H., M.H., dari Kabag Hukum Kab. Lampung Utara.

Dalam kegiatan tersebut, kedua belah pihak menegaskan pentingnya membangun hubungan yang saling menguatkan dan berkelanjutan. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah, khususnya dalam menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang berkualitas.

Sebagai mitra strategis yang berkelanjutan, pihak akademisi FH Unila diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pembentukan produk hukum daerah Lampung Utara. Setiap regulasi yang disusun didorong untuk memiliki landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis yang kuat, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan terbaru saat ini. PKS ini juga menjadi bagian dari upaya melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya. Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan dampak positifnya tidak hanya dirasakan di Kabupaten Lampung Utara, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan se Provinsi Lampung secara umum, dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang kuat, pasti, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.