FH Unila Jalin Kerja Sama Strategis dengan Sejumlah Pemerintah Daerah dalam Pengkajian dan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bandar Lampung, 16 April 2026 — Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui kerja sama strategis di bidang pengkajian dan pembentukan produk hukum daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (16/4/2026) bertempat di Ruang Rapat Dekanat Gedung C FH Unila.

Kerja sama tersebut melibatkan sejumlah mitra pemerintah daerah, yakni DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, DPRD Kabupaten Tulang Bawang, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran para pihak ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktisi pemerintahan.

Sebanyak 15 peserta dari unsur pemerintah daerah hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka disambut langsung oleh jajaran pimpinan FH Unila, antara lain Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama, Kepala Bagian Umum, serta Tim Pengkajian dan Pembentukan Produk Hukum Daerah FH Unila.

Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama FH Unila menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peran akademisi sangat strategis dalam memberikan kajian ilmiah yang mendalam sebagai dasar penyusunan regulasi daerah.

“Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk hukum daerah, baik dari sisi perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi. Dengan dukungan kajian akademik, regulasi yang dihasilkan akan lebih sistematis, harmonis, dan implementatif,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan FH Unila dalam mendampingi proses pengkajian serta pembentukan produk hukum daerah. Mereka berharap kerja sama ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi aktif antara para peserta dan tim akademisi FH Unila terkait berbagai tantangan dalam pembentukan peraturan daerah, termasuk aspek harmonisasi peraturan, teknik legislasi, serta penyesuaian dengan dinamika hukum nasional.

Melalui kerja sama ini, FH Unila semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkualitas, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).AH