Workshop ”Peran Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Perilaku Hakim”

SURAT KEPUTUSAN PENGUJI UJIAN LISAN CALON MAHASISWA BARU PS-MIH JALUR BEASISWA
16 July 2019
Pelepasan Mahasiswa Hukum Tata Negara Periode Mei 2019
16 July 2019
Show all

Workshop ”Peran Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Perilaku Hakim”

Workshop ”Peran Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Perilaku Hakim” yang merupakan salah satu kegiatan kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kegiatan ini di buka oleh Dr. Ir. Tubagus Rismunandar Ruhijat, M.T., M.E., M.M. yang bertempat di Auditorium Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu, 26 Juni 2019 pukul 08.00 WIB. s.d. 13.00 WIB.

Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Unila)dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini sangat urgent dalam sinergisitas masyarakat dalam upaya penegakan prinsip check and balances sehingga nantinya akan tercapai peradilan yang bersih.

Workshop ini dihadiri oleh   dari media masa baik cetak maupun online di Provinsi Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, NGO seperti Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung, Lembaga Advokasi Anak Lada Lampung, akademisi, praktisi, masyarakat dan 7 orang pelapor (yg pernah mengajukan laporan ke Komisi Yudisial).  Kegiatan yang di moderatori oleh Dr. Budiyono, S.H., M.H. menghadirkan dua Narasumber yakni Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum dan Sukma Violetta, S.H., LL.M (Komisioner KY RI).

 

Sukma Violetta menyampaikan bahwa  saat ini, fokus reform di dunia peradilan seharusnya tidak lagi menitik beratkan kepada independensi kekuasaan kehakiman tetapi justru mengembalikan kepercayaan publik. Bahwa prinsip independensi tidak pernah berdiri sendiri, dmna ada independensi maka disitu pula terhadap akuntabilitas yang sama pentingnya untuk juga diperjuangankan. Tegas ibu Sukma di akhir pemaparannya “Kami himbau kepada seluruh masyarat apabila ada perilaku hakim yang tidak independen mohon di laporkan kepada KY”

Senada dengan  pernyataan Sukma Violetta, S.H., LL.M, Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum menyatakan  bahwa sinergisitas peran masyarakat khususnya dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim menginat jumlah hakim di seluruh Indonesia pada tahun 2017 sekitar 7.000 orang yang tersebar pada 478 pengadilan yang terdiri dari 382 pengadilan negeri, 30 pengadilan tingkat banding, dan 66 pengadilan khusus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X