Pemaafan Dalam UU ITE sebagai penghapus pidana Dalam rangka keadilan restoratif

SK TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021
3 March 2021
Why Totally does Great Canine Solve Me? national wild turkey foundation The reason Undertake A dog Salt lick Humans?
3 March 2021
Show all

Pemaafan Dalam UU ITE sebagai penghapus pidana Dalam rangka keadilan restoratif

Pelaksanaan Acara Studium General 2021 di Ruang Prof.Abdul Kadir Muhammad dan via Zoom meeting, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Selasa (2/03) dengan tema Pemaafaan Dalam UU ITE Sebagai Penghapus Pidana Dalam Rangka Keadilan Restoratif, memberikan pandangan baru sekaligus kritikan terhadap penyelesaian perkara pidana pada keadilan retributif .

Irjen Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho selaku Kapolda Banten memaparkan penerapan keadilan restorative dengan latar belakang bahwa penyelesaian perkara dengan keadilan retributif membuat Lembaga pemasyarakatan menjadi over capacity sehingga kurang maksimalnya pembinaan, berakibat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku justru keadilan restoratif perlu ditegakkan sebagai pemberian kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas kepolisian yaitu berusaha menyelesaikan perkara diluar keadilan dengan mediasi hingga win win solution.

Prof. Dr. Sunarto SH MH lebih lanjut menambahkan bahwa penerapan restorative justice dikhususkan kepada perkara ringan termasuk perkara kasus ITE. Karena realitanya, keputusan hakim selalu cenderung kepada pemidanaan yang menyebabkan ketidakseimbangan hukum yang berlaku. Padahal hakim mempunyai kewenangan dalam memberikan alasan pemaaf bagi pelaku.

Hambatan penegakan restoratif justice lain pun muncul pada UU ITE pasal 27 hingga 35. Bayu Sujadmiko, Ph.D. menilai bahwa pasal tersebut bersifat superpower regulation. karena substansi nya yang dapat ditransformasi secara digital dapat berakibat bagi siapapun yang melanggar dapat dipidanakan.

DR Heni Siswanto S.H.,M.H. pun memberikan fakta bahwa dinamika penegakan restoratif justice di masyarakat juga seringkali pilah pilih sehingga tidak memberikan rasa keadilan. Dalam hal ini, perlunya kesadaran aparat penegak hukum dalam melakukan pendekatan kepada seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kedepannya upaya penegakan restoratif justice menjadi optimal pada penyelesaian perkara di Indonesia.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X