Seminar Nasional dengan tema “Polemik UU ITE : Penyempitan Ruang Sipil dan Kebebasan Demokrasi”

Kuliah Daring Hukum Administrasi Negara (29/03/21) – Bu Nurmayani, S.H., M.H
30 March 2021
Articles Complimentary, Website Material Totally free, Separate Articles
2 April 2021
Show all

Seminar Nasional dengan tema “Polemik UU ITE : Penyempitan Ruang Sipil dan Kebebasan Demokrasi”

 

Bandar Lampung, 22 Maret 2021. Seminar Nasional dengan tema “Polemik UU ITE : Penyempitan Ruang Sipil dan Kebebasan Demokrasi” yang diadakan oleh HIMA Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Acara ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

 

Pada kesempatan ini Narasumber yang hadir yaitu Habiburokhman, S.H., M.H. , Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. ,  Taufik Basari, S.H., M.H., LLM. , Irjen Pol. Drs. Hendro Sugiatno, M.M. Seminar nasional ini membahas tentang UU ITE. Masyarakat harus dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dalam dunia maya untuk dapat memberikan ketentraman ditengah masyarakat, dan juga yang menjadi sebuah polemik atau permasalahan ialah Revisi UU ITE dalam waktu dekat belum bisa terwujud. Hal ini dikarenakan revisi UU ITE sendiri masih belum masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. 

Adapun munculnya wacana ini terkait multitafsir KUHP pada pasal “karet”. Yakni pada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal ayat 2 tentang ujaran kebencian. Menurut anggota DPR RI, Taufik basari, prolegnas prioritas disusun sampai akhir tahun 2020. Sedangkan wacana revisi baru dibahas awal tahun 2021 ini. Ia berharap aturan dalam revisian yang akan diajukan oleh pemerintah berdasarkan kajian secara detail dan komprehensif.

Yang harus dilakukan pemerintah yakni memastikan proses revisi UU ITE sejalan dengan pembuatan KUHP baru. Kepastian ini harus muncul agar tidak ada duplikasi pasal antara kedua beleid. Kemudian, UU ITE harus mengembalikan hal baik yang pernah dirumuskan oleh UU ITE tahun 2008, bahwa mekanisme upaya paksa harus dengan izin dari pengadilan. Revisi UU ITE juga diharap mendukung pembaharuan KUHAP dalam RKUHAP yang mengatur segala bentuk upaya paksa harus dengan izin pengadilan. Dan juga UU ITE nantinya diharap memperjelas mekanisme pengaturan blocking dan filtering konten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X